Arbai dan para KPM yang datang ambil BPNT di rumahnya / Foto : Anang Basso / Tulungagung TIMES
Arbai dan para KPM yang datang ambil BPNT di rumahnya / Foto : Anang Basso / Tulungagung TIMES

Tekad Arbai, pemilik agen E-Warung di Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, yang menolak intervensi sejumlah Kepala Desa (kades) yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa (AKD) tergolong berani. 

Agen Arbai yang merupakan 1 dari 13 agen yang ada meyakini jika sikapnya merupakan langkah membela kebenaran dan sesuai aturan.

Baca Juga : Miris, Paman dan Ponakan di Kabupaten Malang Meninggal Saat Membetulkan Antena Wifi

"Ketetapan yang saya pahami. Agen ini harus mengambil barang dari suplayer yang ditunjuk tim koordinasi (Tikor) pemerintah daerah," kata Arbai.

Sedangkan suplayer yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) melalui koordinator AKD Boyolangu sudah meminta ijin ke Tikor dan Bupati Tulungagung, namun permintaan itu dengan tegas ditolak dan tidak diperkenankan.

"Agen yang takut intimidasi justru menolak kiriman dari suplayer yang resmi ini. Kebetulan saya ikut pengiriman di beberapa desa karena ingin tahu juga sikap agen lain," kata Arbai.

Bahkan di salah satu desa, barang yang sudah datang di agen oleh kades setempat diminta untuk tidak diberikan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan diinstruksikan agar agen tidak memberikan BPNT itu ke penerima.

"Ada yang barang sudah di agen tapi tidak boleh diberikan KPM, bahkan ada barang yang sudah sampai ke agen, terang-terangan ditolak oleh kades dan diminta kembali dengan alasan dirinya yang akan tanggung jawab," ungkap Arbai.

Akhirnya, Arbai harus berjuang sendiri dengan keputusan yang dipilih. Atas koordinasi dengan pemerintahan desa, dirinya menyalurkan BPNT berbeda dengan keputusan agen lain yang selama ini selalu bersama-sama.

Menanggapi masalah tersebut, ketua paguyuban suplayer Yoyok Riyanto mengaku sedang melakukan langkah advokasi terhadap masalah yang dihadapi di lapangan.

Sebagai suplayer resmi, kasus di Boyolangu telah merugikan pihaknya secara distribusi dan material karena beras yang diambil dari bulog dan telor yang terlanjur di kulak atau jual merupakan hasil kerjasama legal dan dengan modal yang tidak sedikit.

"Kami sebagai suplayer harus bayar tunai ke Bulog untuk kebutuhan agen per kecamatan yang akan disalurkan ke KPM. Jika akhirnya barang kami yang seharusnya sampai ke agen ditolak oleh orang yang tidak secara langsung masuk dalam birokrasi distribusi, apakah dia mau menanggung kerugian kami," kata Yoyok, Rabu (20/05/2020).

Sebagai suplayer dirinya menghargai langkah pihak manapun untuk melakukan upaya perbaikan, apalagi membela kepentingan masyarakat. Namun, dalam masalah ini Yoyok terus akan melakukan advokasi dan menghitung kerugian yang disebabkan upaya pihak yang memaksa KPM memilih barangnya.

"Sesuai kesepakatan katanya KPM boleh memilih barang, tapi ternyata di sana hanya ada satu pilihan barang. Jika barang kami ada, agen diminta tidak memberikan pada KPM. Ini terjadi di salah satu desa," paparnya.

Bahkan, saat agen tetap akan meminta KPM memilih sesuai kemauan, justru ada pihak yang membuka pelayanan dadakan (agen) dan melayani BPNT tanpa agen resmi yang rutin menyalurkan.

Baca Juga : Beredar Berita Klaster Golden yang Mengatasnamakan Humas Pemkot Kediri, Ini Faktanya

"Kami meminta agar pihak berwajib benar-benar turun tangan dengan masalah ini," tegasnya.

Beberapa temuan di wilayah Boyolangu akan dilakukan kajian dan penghitungan kerugian suplayer untuk selanjutnya apakah akan dilaporkan ke pihak kepolisian atau di mintakan ganti rugi dengan jalan kekeluargaan.

"Kita masih pelajari, langkah apa yang akan kita tempuh. Saya yakin, siapapun tidak akan mau dirugikan apalagi sebagai suplayer kami hanya melayani dan menyediakan barang," paparnya.

Sebelumnya, Kapolres Tulungagung AKBP Eva Guna Pandia melalui Kasat Reskrim AKP Ardyan Yudo mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan penyelidikan ada atau tidaknya pelanggaran hukum dalam masalah tersebut.

"Masih kita dalam penyelidikan, kita masih cari apa pidananya karena itu masih dalam ranah pemerintah daerah untuk menentukan langkah strategis apa yang dilakukan," kata Ardyan.

Ardyan menyarankan agar Asosiasi Kepala Desa (AKD) melakukan koordinasi dengan Bupati terkait kebijakan yang telah diambil jika memang ada keberatan.

"Lebih baik sepakat, AKD harus koordinasi dari Pemda dan petunjuk bupati harus ditindaklanjuti," tegasnya.

Hingga saat ini, polisi belum menerima laporan secara resmi terkait dugaan pelanggaran hukum. Namun, pihaknya telah mengumpulkan bahan dan keterangan (Pulbaket) untuk melihat aturan yang benar dan sesuai dengan koridor hukum.

"Belum ada laporan," pungkasnya.