Bupati Tulungagung Maryoto Birowo (Foto: Anang Basso/ TulungagungTIMES)
Bupati Tulungagung Maryoto Birowo (Foto: Anang Basso/ TulungagungTIMES)

Rencana Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kecamatan Boyolangu melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk melakukan suplay ke sejumlah agen Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berpotensi melanggar aturan dan hukum. 

Hal itu disampaikan oleh Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo sesaat setelah memberikan bantuan sosial bagi masyarakat miskin bersama Kapolres dan Komandan Kodim 0807/ Tulungagung, Jumat (15/05) siang di Kedungwaru.

Maryoto menegaskan, distribusi BPNT sudah diatur dan dilaksanakan oleh suplayer yang sejak tahun 2018 melaksanakan droping ke agen di seluruh Tulungagung.

"Sesuai petunjuknya tidak bisa, itu sudah ada aturan dan sudah ada yang melaksanakan," tegas Maryoto.

Pelaksanaan kegiatan distribusi BPNT tidak bisa dilakukan dengan inisiatif sepihak meskipun AKD menjanjikan kwantitas dan varian lebih banyak daripada yang didapatkan Keluarga Manfaat (KPM) sekarang.

"Lebih baik kita menggunakan petunjuk aturan yang ada," ujarnya.

Sebagai bupati, pihaknya berharap agar semua patuh terhadap aturan dan tidak melakukan tindakan yang justru berpotensi melanggar hukum.

"Menurut saya jangan dilaksanakan, tapi jika memaksa monggo, tapi saya mengingatkan jangan. Jangan sampai melanggar kaidah-kaidah hukum," paparnya.

Bahkan Maryoto meminta agar AKD membatalkan rencana pengambilalihan peran suplayer karena jika tetap dilakukan belum mempunyai aturan sebagai payung hukumnya.

"Saya sarankan agar digagalkan dan mengikuti aturan yang ada," terangnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung, Sukaji mengakui telah membalas surat dari Koordinator AKD Kabupaten Tulungagung terkait rencana tersebut.

"Benar," kata Sukaji saat dikonfirmasi mengenai surat yang dikirim TulungagungTIMES melalui pesan WhatsApp, Kamis (14/05) kemarin.

Isi surat balasan berdasarkan kajian yang dilakukan tim koordinator (Tikor) Bansos Pangan Kabupaten Tulungagung dari Kemensos.

Surat yang dimaksud ada 4 poin, yang intinya pertama Tikor Bansos pangan menghargai inisiatif AKD yang berniat menjadi suplayer di wilayah masing-masing.

Kemudian di poin kedua, berdasarkan surat dari Dirjen Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kemensos, nomor 823/4. 4.3/BS/05/2020 tertanggal 11 Mei 2020, perihal pelaksanaan program sembako yang berisi untuk tidak terganggunya distribusi penyediaan sembako di e-warung atau penyalur program sembako, agar tidak melakukan penggantian suplayer secara sepihak yang sudah berjalan sejak tahun 2018, selama tidak melanggar 6T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Administrasi, Tepat Harga, Tepat Waktu dan tepat Administrasi) dalam program sembako.

Kemudian poin ketiga, menyatakan keinginan AKD tersebut tidak diperkenankan.

Surat itu dikeluarkan atas nama Bupati Tulungagung dan ditandatangani oleh sekretaris Daerah ada Kamis, 14 Mei 2020.

Saat TulungagungTIMES melakukan konfirmasi melalui salah satu agen di Desa Pucungkidul Kecamatan Boyolangu, Supatmi Lestari mengaku belum menerima kiriman barang baik dari suplayer yang ditunjuk dinas sosial ataupun dari BUMDes yang ditunjuk AKD Boyolangu.

"Belum, belum ada kiriman barang dari manapun," kata Supatmi.

Dirinya mengakui, telah mendapat edaran dari desanya yang mengatasnamakan AKD jika barang yang akan dibagikan ke KPM akan di suplay dari BUMDes.

"Sudah diajak pertemuan, terakhir dapat edaran di WhatsApp katanya barang mau dikirim oleh BUMDes," ungkapnya.

Sebagai agen dirinya mengaku tidak dapat memutuskan harus mengikuti pihak yang mana, namun Supatmi akan membela kepentingan KPM untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai uang yang diterima.

"Curhatnya KPM itu ke agen, jadi saya berharap agar barang yang diterima bisa lebih baik lagi," paparnya.