Ketua Komisi C DPRD Tulungagung, Asrori (foto: Joko Pramono for Jatim Times)
Ketua Komisi C DPRD Tulungagung, Asrori (foto: Joko Pramono for Jatim Times)

Pelaksanaan BLUD (Badan Layanan Usaha Daerah) 9 dari 32 Puskesmas di Tulungagung dianggap molor. 

Pasalnya, rencana BLUD terhadap Puskesmas itu sudah sejak 2016 direncanakan, namun baru 2019 ini terwujud.

Ketua Komisi C DPRD Tulungagung,  Asrori mengatakan, molornya BLUD ini lantaran ada ketakutan di antara pegawai Puskesmas untuk melaksanakan BLUD.

Salah satunya adalah kekhawatiran akan kehilangan  tunjangan penghasilan pegawai (TPP) dan tunjangan kinerja (Tukin) untuk pegawai Puskesmas.

“Sebenarnya ada ketakutan di akar rumput Puskesmas, mereka akan kehilangan TPP dan Tukin. Makanya kami komunikasikan dengan Dinas Kesehatan,” ujar Asrori, usai rapat dengar pendapat dengan Dinkes, Selasa (14/1/2020).

Saat ini kata Asrori, pihaknya sedang mencari acuan hukum terkait TPP dan Tukin bagi lembaga bertatus BLUD. 

Meski hingga kini pihaknya belum menemukan aturan yang mengatakan, TPP dan Tukin dihapus di lembaga yang berstatu BLUD.

Karena itu Asrori berharap para pegawai Puskesmas tidak perlu cemas pendapatan mereka akan berkurang.

“Karena itu Jumat mendatang kami akan agendakan pertemuan dengan Sekda, untuk membahas ketakutan ini,” sambung anggota Fraksi Golkar ini.

Politisi dari partai bergambar pohon beringin itu melanjutkan, jumlah Puskesmas  berstatus BLUD di Tulungagung saat ini sangat sedikit. 

Dia berharap agar seluruh puskesmas yang ada kedepanya bisa berstatus BLUD.

Dengan status BLUD maka akan berdampak pada kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. 

“Saya minta 32 Puskesmas itu semuanya menjadi BLUD. Sembilan terlalu sedikit,” tegasnya.

Dalam rapat kali ini pihaknya juga mebahas status tanah Pusekesmas kauman yang masih milik Desa kauman. 

Lantaran hal itu puskesmas kauman tidak bisa leluasa melakukan pembangunan fasilitas di sana. 

Maka dari itu pihaknya akan menemui Kepala Desa Kauman, untuk mencari solusi.

Namun pihaknya yakin kondisi ini tidak akan mengganggu pelayanan, saat Puskesmas ini berstatus BLUD. 

Menurutnya, wajar jika Pemdes Kauman berharap keuntungan dari aset tanah desa.

“Kami akan temui Kades dan mengakomodasi semua kendala Puskesmas Kauman. Semoga tidak mengganggu pelayanan dan pengembangan ke depan,” pungkas Asrosi.