Ketua MUI Kabupaten Tulungagung, KH Hadi Mahfuzd / Foto : Anang Basso / Tulungagung TIMES
Ketua MUI Kabupaten Tulungagung, KH Hadi Mahfuzd / Foto : Anang Basso / Tulungagung TIMES

 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tulungagung mendukung kewajiban test narkoba bagi calon mempelai yang hendak menikah di tahun 2020. Ketua MUI KH Muhammad Hadi Mahfuzd atau Gus Hadi mengatakan jika tes bebas narkoba itu seharusnya bukan hanya bagi calon mempelai, namun untuk semua masyarakat.

"Tes narkoba perlu dilakukan untuk siapa saja dalam rangka pemberantasan/meminimalisir peredaran narkoba," ujar gus Hadi, Sabtu (11/01) siang.

Lanjutnya, jika calon mempelai wajib tes Narkoba maka sudah saatnya untuk semua pejabat pemerintahan dan pejabat politik juga melakukan kewajiban yang sama.

"Dalam hal ini pejabat pemerintah, baik pejabat politik seperti anggota dewan dalam semua tingkatan maupun ASN perlu dites secara rutin berkala,misalnya 1 atau 2 bulan sekali," ungkapnya.

Bagi MUI, melakukan tes narkoba bagi calon mempelai itu merupakan hal yang positif, namun jika hanya tes di awal atau syarat nikah tanpa tindak lanjut untuk pembinaan bagi yang positif memakai narkoba maka hal itu kurang tepat. 
"Calon manten dites narkoba itu bagus, tapi itu hanya merupakan sekedar langkah deteksi awal. Yang jauh lebih penting adalah langkah langkah pembinaan lanjutan," jelasnya.

Selain itu, pihak Kantor Urusan Agama sebagai penyelenggara nikah harus menyiapkan teknis pelaksanaan nikah harus menyiapkan dengan matang aturan dan dokumen lain dalam penambahan kewajiban tes narkoba bagi mempelai atau calon manten.

"Untuk itu, perlu ada kesepakatan lebih dulu sebelumya, Form kesepakatan dan narasi rumusanya sharusnya disediakan oleh KUA," jelasnya.

Sebelumnya dkberitakan, bagi pasangan pengantin yang akan menikah  tahun 2020 diwajibkan mengikuti tes bebas narkoba. Tes ini dilakukan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tulungagung secara gratis.

Namun alat untuk tes (rapid test) yang standarnya sudah ditentukan oleh BNNK dibeli sendiri oleh calon pengantin di apotek. Harganya sekitar Rp 150 ribu per alat.

"Tesnya gratis, namun calon pengantin beli alatnya sendiri di apotek," ujar Kepala BNNK Tulungagung AKBP Sudirman, Jumat (10/1/20) sore.

Lantaran harga alat tes yang relatif mahal,  BNNK akan mengusulkan agar pembelian alat ini difasilitasi oleh Pemkab Tulungagung. Atau jika memungkinkan, pembelian alat dianggarkan dalam DD (dana desa) dan ADD (alokasi dana desa).  Itu mengingat jumlah warga desa yang menikah tiap tahun rata-rata 15 pasangan.

Tes ini dilakukan berdasarkan MoU (perjanjian) antara BNNP Jatim dan Kanwil Kemenag Jatim. MoU itu tertuang dalam peejanjian nomor PKS 33/KA/HK No.2/VI 2019 di BNNP dan 2278/ke 1313/5/2019 di Kemenag Jatim. "Tes ini mulai efektif per 1 Januari 2020," terang Sudirman.

Untuk Tulungagung, BNNK  sudah berkoordinasi dengan KUA (Kantor Urusan Agama) Kedungwaru. Kedungwaru dipilih lantaran dekat dengan kantor BNNK Tulungagung.

Untuk awal atau percontohan, baru KUA Kedungwaru yang menerapkan aturan itu. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi.

Jika dalam evaluasi dianggap lancar, tidak menutup kemungkinan aturan ini akan diterapkan di seluruh KUA di Tulungagung. "Nanti jika seluruh KUA sudah menerapkan, kami akan jemput bola melakukan tes urine kolektif bagi calon pengantin," ucap Sudirman.

Tiap tahun di Tulungagung ada sekitar 700 pasangan pengantin baru. Hasil tes nantinya tidak memengaruhi tanggal pernikahan. Pasangan yang positif akan dilakukan assessment, melihat tingkat keparahan kecanduannya.

Assessment dilakukan sebelum dan setelah pasangan menikah. Assessment dilakukan dua kali seminggu selama tiga bulan di BNNK secara gratis. "Kami assessment hingga sembuh di BNNK, dua kali seminggu," terang pria ramah itu.

Hasil tes akan dilampirkan dalam persyaratan menikah, sebagai bukti pasangan yang akan menikah sudah mengikuti tes bebas narkoba. Tes ini bertujuan untuk menciptakan generasi bebas narkoba, dimulai dari orang tua yang bersih dari penyalahgunaan narkoba.