Kabag Pemerintahan Kabupaten Tulungagung, Usmalik / Foto : Anang Basso / Tulungagung TIMES

Kabag Pemerintahan Kabupaten Tulungagung, Usmalik / Foto : Anang Basso / Tulungagung TIMES


Editor

A Yahya


Kekosongan berbagai jabatan perangkat desa di Tulungagung masih banyak yang belum diisi oleh pemerintahan desa setempat. Kekosongan tersebut cukup lama terjadi lantaran pihak desa masih menunggu aturan berupa perda dan peraturan bupati tentang pengisian perangkat desa yang masih kosong.

Namun setelah Perda dan Perbup tentang pengisian jabatan tersebut sudah terbit, banyak desa yang belum melakukan pengisian perangkat dengan berbagai pertimbangan di antaranya saat itu masih hiruk pikuk kegiatan politik baik Pilbup, Pilgub, Pileg hingga Pilpres dan Pilkades.

Lalu, apakah memungkinkan penjaringan, penyaringan serta ujian tertulis dapat dilakukan serentak?

Kepala Bagian Pemerintahan, Usmalik menegaskan jika pengisian jabatan perangkat desa sesuai aturan tidak dapat melaksanakan secara serentak karena terbentur aturan. "Untuk pengisian jabatan perangkat desa, kami telah menyiapkan SOTK dan itu sudah ranahnya pemerintah desa," kata Usmalik, Rabu (11/09) kemarin pasca pelantikan kepala desa serentak.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung menurut Usmalik sebenarnya mempunyai rencana untuk melakukan pengisian jabatan secara serentak seperti halnya pemilihan kepala desa yang terjadi beberapa waktu lalu. Namun karena sudah disahkan tentang Susunan Organisasi Tata Kerja pemerintahan desa maka Desa tinggal melaksanakan penjaringan atau penyaringan perangkat desa untuk mengisi kekosongan perangkat desa berdasarkan Perda nomor 4 Tahun 2018 sebagai perubahan Perda nomor 4 Tahun 2017. "Karena itu ranahnya desa, maka kita hanya memfasilitasi sesuai dengan aturan-aturan yang ada," paparnya

Adanya kemungkinan ajang pengisian perangkat dimanfaatkan oleh panitia pemilihan yang dibentuk oleh desa, Usmalik menegaskan jika pihaknya tidak bisa berbuat apapun kecuali hanya memfasilitasi sesusai aturan yang berlaku.

Adapun pengisian yang dimaksud ada dua mekanisme untuk mengisi kekosongan jabatan pada perangkat desa. Pengisian kekosongan jabatan perangkat desa melalui mutasi antar jabatan dan kedua melalui seleksi tertulis dengan tahapan penjaringan dan penjaringan sampai terpilihnya dengan nilai yang tertinggi.

Pengisian jabatan perangkat desa adalah kewenangan Kepala Desa (Kades), namun setiap prosesnya tetap dikonsultasikan ke Pemerintah Kabupaten di dalamnya. Termasuk peran dan fungsi Camat dalam menerbitkan rekomendasi bahwa mekanisme tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.


End of content

No more pages to load