KArtu JKN KIS (ilustrasi)

KArtu JKN KIS (ilustrasi)


Editor

A Yahya


Anggaran 18 miliar yang diperuntukkan bagi Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) JKN KIS BPJS Kesehatan terancam dikembalikan ke Kas Daerah (Kasda). Pasalnya dari kuota sebesar 65.885 penerima PBID, masih terisi sekitar 31 ribu.

Anggaran PBID berasal dari 2 sumber. Yakni pajak rokok sebesar Rp 14 miliar, dan Dana Bagi Cukai Hasil Tembakau (DBHCT) sebesar 4 miliar. Dana sebesar itu nantinya akan diperuntukkan 65.885 jiwa peserta PBID di Kabupaten Tulungagung.

"Saat ini saja sudah ada 17 ribu yang sudah tercover PBID. Dan kemarin, Dinsos sudah mengusulkan penerima baru yang lolos verifikasi BPJS sebesar kurang lebih 14 ribu sekian. Sehingga total saat ini peserta PBID sebanyak 31 ribu jiwa," jelas Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Tulungagung, Bambang Triono.

Kata Bambang, jumlah PBID akan terus bertambah hingga akhir tahun 2019. Namun itu tergantung upaya Dinsos KBPPPA Tulungagung menjaring warga yang layak untuk mendapatkan subsidi kesehatan tersebut. Jika tidak terpenuhi, sisa anggaran tersebut nantinya akan dikembalikan ke Kasda.

"Kalau bisa ya harus terpenuhi kuota itu . Kan eman kalau tidak dimanfaatkan. Tapi itu tugas Dinsos KBPPPA, kita bagiannya pelayanan kesehatannya," katanya.

Disinggung manfaat menjadi peserta PBID, Bambang menyebutkan peserta PBID JKN KIS BPJS Tulungagung bisa mendapatkan subsidi pelayanan kesehatan dengan faskes awal di Puskesmas.

Selain itu, peserta PBID juga bisa memanfaatkannya di Rumah Sakit, seperti RSUD dr. Iskak Tulungagung. Dari datanya, rerata peserta PBID yang memanfaatkan kepersetaan itu datang ke puskesmas untuk berobat dengan  sakit yang dikategorikan  ringan, misal flu dan batuk, demam ataupun lainnya. "Dari data kami, dari 17 ribu peserta itu yang memanfaatkan kepesertaannya kurang dari 50 persen," terangnya.


End of content

No more pages to load