Pelantikan Anggota BPD Se Kabupaten Tulungagung beberapa waktu lalu / Foto : Istimewa / Tulungagung TIMES

Pelantikan Anggota BPD Se Kabupaten Tulungagung beberapa waktu lalu / Foto : Istimewa / Tulungagung TIMES


Editor

A Yahya


Banyaknya pengurus partai yang menjadi Badan Perwakilan Desa (BPD) masih menjadi polemik di Tulungagung. Ketua Asosiasi BPD, Abdul Azis menyerukan agar yang merasa merangkap jabatan sebagai pengurus partai hendaknya tahu diri. "Sebaiknya tahu diri, itu kan melanggar aturan," kata Azis, Senin (02/09) siang.

Meski meminta untuk tahu diri, Azis menegaskan tidak bisa memberikan sikap apapun atas masalah tersebut lantaran proses pembentukan ada di masing-masing desa. "Kita Serahkan ke desa masing-masing dan pemerintah daerah, yang jelas kami tidak dalam kapasitas untuk meminta mengganti karena proses pembentukan itu ada di desa dan sudah sudah selesai, tinggal bagaimana pemerintah Kabupaten saja," tegasnya

Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan melalui Kasubag Yudi Erwanto Kasubag Aparatur Pemerintahan Desa meminta agar masyarakat termasuk asosiasi melaporkan adanya anggota BPD yang merangkap menjadi pengurus partai. "Jika memang ada bukti maka laporkan pada kami, partai sifatnya tertutup jadi jika tidak laporan apaan kamu bisa tau," kata Yudi.

Masalah tersebut menurut juga terjadi di desa Besuki dan Panjerejo Rejotangan yang bahkan anggota BPD merupakan ketua ranting dan bahkan menjadi calon kepala desa. "Itu malah menjadi anggota BPD sebelum masa bakti atau periode sebelumnya, partai tidak memberi tahu pada kami jadi jika tidak ada yang lapor kami tidak tahu," jelasnya.

Pihaknya berjanji jika memang ada laporan dan terbukti maka akan dibawa ke inspektorat dan meminta untuk dilakukan pemberhentian sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa. "Jika terbukti ya harus diberhentikan," tegasnya.

Sebelumnya, Banyaknya anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dari unsur partai politik di sorot Asosiasi BPD Kabupaten Tulungagung. Sorotan ini muncul setelah salah satu anggota BPD yang bernama Sayuri Rois dari desa Sukodono Kecamatan Sendang 
"Kita menerima aduan dari anggota, intinya yang perlu disikapi pejabat tidak boleh dari pengurus partai politik, di Tulungagung banyak yang melanggar," kata Abdullah Hasyim sekretaris Asosiasi BPD se Kabupaten Tulungagung.

Aduan tersebut menurut Hasyim sesuai dengan aturan pada Permendagri 110 tahun 2016 yang di antaranya menyebutkan jika anggota BPD tidak boleh menjadi pengurus partai politik atau dan menjadi anggota partai terkalarang (pasal 26 huruf H) tentang larangan anggota BPD. "Jadi intinya kita dikritisi masalah banyaknya anggota BPD dari pengurus partai politik," pungkasnya.


End of content

No more pages to load