AKP Hendi Septiadi Kasat Reskrim Polres Tulungagung / Foto : Anang Basso / Tulungagung TIMES

AKP Hendi Septiadi Kasat Reskrim Polres Tulungagung / Foto : Anang Basso / Tulungagung TIMES


Editor

Heryanto


Penanganan kasus dugaan korupsi bantuan sapi dari pemerintah provinsi Jawa Timur yang di gelontorkan ke 21 Kelompok Masyarakat Penerima semakin terang benderang. 

Dari hasil audit yang dilakukan oleh dinas peternakan Jawa Timur, bantuan yang senilai 100 juta per titik itu dipastikan adanya dugaan korupsi. 
"Yang sudah di audit hasilnya sudah kita terima, hasilnya ada indikasi terjadinya korupsi," kata Kapolres Tulungagung AKBP Tofik Sukendar melalui Kasat Reskrim AKP Hendi Septiadi, Senin (02/09) siang

Hasil audit yang dimaksud adalah audit yang dilakukan pada penerima yakni Pokmas Tentrem yang diketuai oleh pria yang bernama Danang Wahyu Kusworo (31) warga dusun Kedungsingkil Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.

"Satu itu yang sudah keluar hasil auditnya, satu yang lain masih kita lakukan pendalaman penyelidikan dan untuk 19 pokmas lainnya masih kita dalami untuk berikutnya," terang Kasat Reskrim.

Lalu bagaimana dengan status hukum atas audit yang dilakukan pada Pokmas Tentrem? Hendi menerangkan hingga hari ini masih belum dilakukan penetapan terhadap tersangka yang diduga menikmati hasil korupsi dana tersebut. 
"Belum, belum ada penetapan tersangka," jelasnya.

Sebelumnya, dugaan korupsi bantuan sapi tersebut bermula dari penggunaan dana hibah APBD Provinsi Jawa Timur yang telah diberikan SPJ nya dengan nomor 19/012/km.t/3017 tanggal 31 Desember 2017 perihal penggunaan dana hibah 100 juta rupiah.

Terlapor Dadang dalam SPJ nya melampirkan nota dan kwitansi fiktif serta tanda tangan yang di palsukan.

Kwitansi yang dilampirkan seharusnya untuk pengadaan sapi, namun barang yang dimaksud tidak ada realisasi. 

Ada dana yang dipakai ayahnya yang bernama Almarhum Suyoso sebesar 17 juta rupiah dan digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar 23 juta rupiah. 

Sedang tanda tangan yang diduga dipalsukan diantaranya adalah milik Kepala Desa Karangrejo, Tanda Tangan Sekcam Boyolangu dan daftar hadir musyawarah. 

Belasan orang sudah mintai keterangan sambil masih menunggu hasil audit BPKP yang diajukan pihak penyidik.

Program dana hibah yang diterima ini menurut keterangan Dadang pada penyidik, didapatkan dari pihak perantara yaitu anggota legislatif DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2014-2019

Apakah penyidik juga akan memanggil anggota DPRD yang dimaksud Dadang, sejauh menurut kasat masih akan dilakukan kajian lebih dalam.

"Kita ungkap yang sudah ada faktanya, jangan dulu ke hal lain. Dana ini bantuan provinsi, itu saja dulu," paparnya.

Untuk kasus ini, polisi menggunakan Pasal 2, 3 dan 9 Undang-Undang tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. 


End of content

No more pages to load