Kasat Reskrim Polres Tulungagung, AKP Hendi Septiadi / Foto : Anang Basso / Tulungagung TIMES

Kasat Reskrim Polres Tulungagung, AKP Hendi Septiadi / Foto : Anang Basso / Tulungagung TIMES


Editor

A Yahya


Unit Tipikor Satreskrim Polres Tulungagung,  sedang  serius mendalami kasus dugaan korupsi bantuan sapi. Hal itu disampaikan oleh AKP Hendi Septiadi, Kasat Reskrim yang belum lama menjabat untuk menggantikan Kasat sebelumnya yakni AKP Hendro Tri Wahyono. "Kita akan pastikan kasus korupsi bantuan sapi ini menjadi prioritas, kita akan segera selesaikan," kata Hendi, Selasa (27/08) siang.

Dugaan kasus korupsi bantuan sapi ini dilakukan oleh Pokmas Tentrem yang diketuai oleh pria yang bernama Danang Wahyu Kusworo (31) warga dusun Kedungsingkil Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung. "Untuk konstruksi hukumnya hari ini kita akan lakukan gelar perkara," terang Kasat Reskrim saat ditemui wartawan di ruang kerjanya.

Masalah dugaan koropsi bantuan sapi tersebut bermula dari penggunaan dana hibah APBD Provinsi Jawa Timur yang telah diberikan SPJ nya dengan nomor 19/012/km.t/3017 tanggal 31 Desember 2017 perihal penggunaan dana hibah Rp 100 juta rupiah.

Terlapor Dadang dalam SPJ nya melampirkan nota dan kwitansi fiktif serta tanda tangan yang dipalsukan. Kwitansi yang dilampirkan seharusnya untuk pengadaan sapi, namun barang yang dimaksud tidak ada realisasi. 

Ada dana yang dipakai ayahnya yang bernama Almarhum Suyoso sebesar Rp 17 juta rupiah dan digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp 23 juta rupiah. 

Sedang tanda tangan yang diduga dipalsukan di antaranya adalah milik Kepala Desa Karangrejo, kemudian Sekcam Boyolangu dan daftar hadir musyawarah. Belasan orang sudah dimintai keterangan sambil masih menunggu hasil audit BPKP yang diajukan pihak penyidik.

Program dana hibah yang diterima ini menurut keterangan Dadang pada penyidik, didapatkan dari pihak perantara yaitu anggota legislatif DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2014-2019. Apakah penyidik juga akan memanggil anggota DPRD yang dimaksud Dadang, sejauh menurut kasat masih akan dilakukan kajian lebih dalam. "Kita lihat nanti lah, ini baru akan digelar lagi. Sabar dulu," paparnya

Untuk kasus ini, polisi menggunakan Pasal 2, 3 dan 9 Undang-Undang tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. 


End of content

No more pages to load