Petugas tempel larangan buka bagi Money Changer yang tak Berizin / Foto : Dokpol / Tulungagung TIMES

Petugas tempel larangan buka bagi Money Changer yang tak Berizin / Foto : Dokpol / Tulungagung TIMES


Editor

Heryanto


Langkah tegas dilakukan Bank Indonesia dan unit pidsus Polres Tulungagung, Selasa (20/08) kemarin. Polisi melakukan pendampingan penertiban terhadap Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) yang tidak berizin dengan pihak BI perwakilan kediri di wilayah Kabupaten Tulungagung.

Dasar penertiban atau razia yang dilakukan adalah Peraturan BI nomor :18/20/PBI/2016 tentang kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan Bank dan Surat Kepala Perwakilan BI kediri nomor:21/811/Kd/Srt/B, tanggal 12 Agustus 2019 serta Surat Perintah Nomor : Sprin/486/VIII/2019, tanggal 20 Agustus 2019.

"Kita berikan pendampingan untuk penertiban money changer yang tidak memiliki izin," kata Kapolres Tulungagung AKBP Tofik Sukendar melalui Paur Humas Bripka Endro Purnomo, Rabu (21/08) siang

Lanjut Endro, bagi KUPVA yang tidak memiliki izin dilakukan tindakan oleh petugas BI berupa penyegelan,  penurunan atribut yg menunjukan layanan penukaran valuta asing,  dan mengehentikan kegiatan penukaran valuta asing. Hasilnya, terdapat 13 KUPVA BB tak berizin yang telah ditertibkan. 

"Diharapkan ke-13 KUPVA BB tersebut maupun KUPVA BB tidak berizin lainnya untuk segera mengajukan izin kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri," tegasnya

Sebagaimana data yang ada, di wilayah Tulungagung hanya terdapat 9 (sembilan) KUPVA BB yang telah memiliki izin usaha dan 2 (dua) KUPVA BB dalam proses perizinan

"Selama belum memiliki izin yg dikeluarkan oleh BI dilarang melakukan kegiatan penukaran uang asing dalam bentuk apapun, kegiatan itu juga bertujuan untuk menghindari penipuan kurs terhadap masyarakat yang ditetapkan oleh BI, penyalahgunaan money changer yang dimanfaatkan untuk pendanaan terorisme dan pencucian uang,  dan untuk menghindari beredarnya uang palsu serta mencegah kejahatan lainnya," ungkap Endro

Karena masih bersifat penertiban, BI dan pihak kepolisian belum membawa masalah tersebut ke ranah hukum atau penyidikan. Namun petugas menempel larangan buka usaha di tiap Money Changer yang belum kantongi izin dari Bank Indonesia. 


End of content

No more pages to load