Suasana saat pelantikan BPD periode 2018-2024 di Pendopo Kabupaten Tulungagung / Foto : Istimewa / Tulungagung TIMES

Suasana saat pelantikan BPD periode 2018-2024 di Pendopo Kabupaten Tulungagung / Foto : Istimewa / Tulungagung TIMES


Editor

A Yahya


Banyaknya anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dari unsur partai politik disorot Asosiasi BPD Kabupaten Tulungagung. Sorotan ini muncul setelah salah satu anggota BPD yang bernama Sayuri Rois dari desa Sukodono Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.

"Kita menerima aduan dari anggota, intinya yang perlu disikapi pejabat tidak boleh dari Pengurus partai politik, di Tulungagung banyak yang melanggar," kata Abdullah Hasyim sekretaris Asosiasi BPD se Kabupaten Tulungagung.

Aduan tersebut menurut Hasyim sesuai dengan aturan pada Permendagri 110 tahun 2016 yang di antaranya menyebutkan jika anggota BPD tidak boleh menjadi pengurus partai politik atau dan menjadi anggota partai terlarang (pasal 26 huruf H) tentang larangan anggota BPD. "Jadi intinya kita dikritisi masalah banyaknya anggota BPD dari pengurus partai politik," tutur Hasyim, Jumat (19/07) sore.

Sementara itu, Sayuri Rois anggota BPD dari desa Sukodono Kecamatan Karangrejo saat dikonfirmasi melalui jaringan seluler terkait hal tersebut belum memberikan respons.

Kabag Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Usmalik berjanji akan melakukan pendalaman terkait informasi yang didapatkan ini. "Kami akan dalami dulu detailnya sesuai data dimana," kata Usmalik.

Untuk mendalami hal itu, pihaknya akan meminta tim otonomi daerah (Otoda) untuk melakukan klarifikasi. "Tim Otoda perlu klarifikasi ke lapangan dulu," ungkapnya.

Baik dari Kabag Pemerintahan dan Asosiasi BPD Kabupaten Tulungagung belum memberikan informasi secara detail berapa anggota BPD yang menjadi pengurus partai politik di setiap tingkatan yang dimaksud. 

 


End of content

No more pages to load