Komplek pertokoan Belga di Jalan Agus Salim (foto : Joko Pramono/Jatimtimes)

Komplek pertokoan Belga di Jalan Agus Salim (foto : Joko Pramono/Jatimtimes)



Polemik kepemilikan dan pengelolaan lahan Tulungagung Plaza atau yang lebih dikenal dengan Belga di jalan Agus Salim, Kenayan, Tulungagung, sudah dimenangkan oleh Pemkab Tulungagung. Hal itu tertuang dalam putus Mahkamah Agung nomer 51/Pdt.G/2015/PN Tlg.

Namun hingga kini, kompleks pertokoan Belga masih beroperasi seperti biasanya. "Kita kan ada mekanisme hukum, kita surati, tembusanya ke Pengadilan,  kepengacaranya (Pedagang di Belga)," ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung, Indra Fauzi, Senin (10/6/19).

Selanjutnya pihaknya menunggu pemanggilan dari Pengadilan untuk di pertemukan dengan tergugat (aanmaning).

"Kalau sudah inkracht (berkekuatan hukum tetap) gak lama kok,  pasti itu," kata Indra dengan tegas.

Kontrak Hak Guna Bangunan (HGB) pertokoan Belga sendiri berakhir pada tahun 2014 lalu. Otomatis sejak tahun itu Pemkab Tulungagung tidak menerima retribusi dari pemanfaatan lahan Belga seluas kurang lebih 1 hektar itu.

Meski selama proses hukum berjalan, status lahan sengketa itu status quo dan harus dikosongkan, namun Pemkab tidak ingin berkonflik dengan warganya. "Dengan masyarakat kita tidak boleh gegeran," kata Indra Fauzi.

Dengan keputusan MA ini, Pemkab sesegera mungkin untuk mengambil alih komplek pertokoan Belga. "Otomatis," jawabnya singkat.

Sekda mentargetkan perkara ini harus selesai dan pedagang di Belga menyelesaikan tanggunganya untuk membayar uang sewa yang tertunggak. Pasalnya, uang sewa yang tertunggak menjadi salah satu temuan badan pemeriksa keuangan (BPK) yang harus diselesaikan oleh Pemkab Tulungagung. "Harus TS (telah selesai), pasti kita selesaikan," tandas Indra.

Sementara itu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tulungagung,  Hendri Setyawan ungkapkan tanggungan yang harus dibayar oleh pngguna lahan Belga. "Setiap tahunnya sekitar 2 milyar," ujarnya.

Jika penyewa telah menunggak uang sewa sejak 2014 lalu,  maka total yang harus dibayar sekitar 10 milyar, angka itu didapat setelah melalui proses appraisal.

Harga sewa dari sekitar 50 bangunan toko itu bervariasi. Dari yang terbesar sekitar 67 juta per tahun dan bangunan terkecil sekitar 37 juta per tahun.

Bahkan pihaknya sudah menyurati pedagang di Belga pada 29 April lalu, untuk para pedagang mendaftar untuk melanjutkan sewa lahan Belga.

Kuasa hukum pedagang di komplek Belga, Solehhodin sudah mengirimkan balasan dari surat itu per 18 Mei 2019.

Solehhodin mengaku belum menerima putusan dari MA. Kalaupun ada,  menurutnya itu merupakan putusan eksepsi, dan bukan putusan pokok perkara.

"Putusan dari PN, PT itu masalah eksepsi BPN, bukan pokok perkara," ujarnya saat dihubungi via telepon.

Secara hukum pihaknya akan menggugat kembali Pemkab Tulungagung lantaran gugatan pokoknya belum dikabulkan.

Materi eksepsi berisi pihak yang mempunyai hak memperpanjang hak guna bangunan. Selama ini pihaknya merasa masih kabur. "Dari pihak kami mempunyai hak menggugat kembali,  karena gugatan pokok belum diputus," ujarnya.

Selain itu dari perjanjian yang dimilikinya masih ada 1 lagi perpanjangan HGB (hak guna bangunan). Pihaknya mempertanyakan alasan pihak pemkab menolak perpanjangan HGB. "Kita tidak diberikan rekomendasi untuk perpanjangan, alasanya apa?" tanyanya.

Padahal menurutnya, klienya rajin membayar kewajiban yang sebagai warga negara.


End of content

No more pages to load