Film dokumenter Sexy Killers. (Foto: istimewa)

Film dokumenter Sexy Killers. (Foto: istimewa)



Setelah menonton film dokumenter Sexy Killers yang saat ini ramai diperbincangkan khalayak, setidaknya ada satu pertanyaan dasar dalam benak beberapa orang. Bagaimana bisa perusahaan-perusahaan besar yang telah merusak lingkungan hingga memakan ratusan nyawa itu bisa berdiri dan bertahan hingga saat ini?

Akademisi Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB) DR. Susianto,S.H.,M.Hum.,CLA menyatakan, proses perizinan perusahaan-perusahaan tambang yang merusak lingkungan dalam film Sexy Killers tersebut dipastikan abal-abal. "Pasti proses perizinan itu adalah abal-abal," tegas advokat dan auditor hukum tersebut.

Kasus pertambangan sendiri menurutnya sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun dan tidak sedikit korban akibat pertambangan yang terjadi di Indonesia.

Menurut catatannya, tahun 2015 ada sejumlah 453 izin tambang di Kalimantan Timur dan sejumlah 2.500 izin tambang di seluruh Indonesia. Saat ini, jumlah tersebut melonjak menjadi 3.500 izin tambang. "Dari 2015 ke 2019 sudah 3.500, berarti eskalasi 4 tahun itu sudah ada 1.000 izin tambang," ungkapnya.

Mengenai proses perizinan perusahaan sendiri, bisa dilihat di undang-undang nomor 4 tahun 2009 terkait dengan Minerba (Mineral dan Batu Bara).Selain itu, ada pula undang-undang lain yang simultan dengan uu minerba tersebut yakni UU no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. "Nah, ini yang selama ini dinafikan oleh pemerintah kita," tandasnya.

Fakta yang terjadi, banyak pengusaha yang menyepelekan proses perizinan. Bahkan meski izin belum dimiliki oleh perusahaan, terkadang perusahaan ini sudah melakukan eksplorasi hingga eksploitasi. Baru, apabila sudah 'ketahuan', hingga muncul protes dari masyarakat, barulah izin tersebut diproses oleh pengusaha.

"Tiba-tiba muncullah AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yang dimiliki perusahaan. Padahal itu bukan AMDAL beneran, AMDAL-AMDAL-an," imbuhnya.

Untuk diketahui, AMDAL sudah mengcover seluruh aspek, mulai dari aspek sosial, ekonomi, lingkungan, hingga teknis, dan lain-lain. AMDAL diperlukan salah satunya untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. "Tetapi sekali lagi, dokumen AMDAL yang dimiliki oleh perusahaan itu hanya pesanan," ungkap Susianto.

"Jadi kenapa terjadi kerusakan lingkungan yang sungguh luar biasa itu sekali lagi adalah karena para pengusaha itu tidak patuh dan tidak taat terhadap seluruh aspek peraturan perundang-undangan," paparnya lebih lanjut.

Susianto yang juga merupakan seorang auditor hukum ini menegaskan, suatu perusahaan harus clean and clear, yang berarti seluruh peraturan perundang-undangan sudah dipatuhinya.


End of content

No more pages to load