Plt Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo (berdiri, berkacamata) didampingi oleh ketua Bawaslu Tulungagung, Fayakun saat membuka apel akbar penurunan APK (foto : Joko Pramono/Tulungagungtimes)

Plt Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo (berdiri, berkacamata) didampingi oleh ketua Bawaslu Tulungagung, Fayakun saat membuka apel akbar penurunan APK (foto : Joko Pramono/Tulungagungtimes)



Pemkab Tulungagung akan libatkan Satpol PP dalam penurunan Alat Peraga Kampanye (APK), saat memasuki hari tenang sebelum gelaran Pemilu 17 April nanti. 

Hal itu diungkapkan oleh Plt Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo selepas apel akbar pengawas pemilu di GOR Lembu peteng, Minggu (14/4/19).

"Iya, sampai pengamanan dan pengawalan instrumen nanti tiga pilar,  TNI-Polri dan Satpol PP," ujar Maryoto. 

Selain itu, Maryoto kembali menegaskan agar masyarakat berbondong-bondong ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya pada 17 April nanti. 

"Masyarakat agar menggunakan hak pilihnya pada pemilu nanti," lanjutnya. 

Sementara itu Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tulungagung, Fayakun menuturkan penurunan APK sebenarnya sudah dimulai sejak tanggal 14 April pukul 00.00 tadi. 

Meski begitu,  masih banyak APK yang belum diturunkan. 

"Itu sudah dilakukan oleh pengawas-pengawas pemilu di Tulungagung ada yang tadi malam dibersihkan," ujar Fayakun. 

Batas terakhir pembersihan APK,  di tenggat pada tanggal 16 April atau H-1 pencoblosan. 

"H-1 pemungutan suara,  APK sudah harus bersih," katanya. 

Hal itu sesuai peraturan KPU maupun Undang-Undang. 

Untuk penurunan APK, pihaknya mengerahkan 4.102 pengawas mulai dari tingkat Kabupaten hingga pengawas di tingkat TPS. 

"(Pengawas) punya wewenang dan itu merupakan tugasnya," jelasnya. 

Namun dalam pelaksanaan penurunan APK, pihaknya tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. 

Penurunan APK juga melibatkan TNI-Polri,  serta Satpol PP. 

"TNI-Polri dari segi pengamanan, kalau Pol PP dari segi reklame (APK)," tuturnya lebih lanjut. 

Selanjutnya, seluruh APK yang diturunkan akan diamankan di Bawaslu. 

Jika nantinya diminta oleh pemasang APK, namun dilarang dipasang lagi hingga pemungutan suara usai. 

"Tidak boleh dilakukan pemasangan selama pemungutan suara," tandas Fayakun. 


End of content

No more pages to load